berita jawa barat : Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut, Partai Idaman menyatakan siap mensukseskan Pilkada Garut 2018. Sebagai Partai baru, Partai Idaman siap diajak untuk memenangkan kandidat yang akan diusung nanti.
“Partai Idaman punya Ketua Umum (Ketum) yang popularitasnya cukup tinggi, di kenal public sehingga bisa mendongkrak suara,” kata Aep Saepudin Ketua DPC Partai Idaman Kabupaten Garut kepada FOKUSJabar, Kamis malam (4/5/2017).
Menurutnya, siapapun itu, yang akan manggung di Pilkada harus bisa merangkul semua kalangan termasuk harus merapat dan bermitra dengan Partai Idaman.
Dijelaskan Aep, salah satu contoh waktu Pilkada DKI Jakarta, partai Idaman mendukung pasangan Anies-Sandi terbukti lolos dan jadi pemenangnya. Demikian pula waktu Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, Rhoma Irama ikut mendongkrak suara PKB sehingga kursinya meningkat.
Aep menambahkan, kedepan siapapun nanti yang terpilih menjadi Bupati Garut harus menepati janji-janji politiknya yang tertuang dalam visi dan misi. Visi misi tersebut jangan hanya dijadikan sebuah persyaratan administrasi pencalon, melainkan harus dijadikan acuan untuk membangun Garut kedepan.
” Ingat janji adalah hutang yang wajib dibayar. Jika tak terlaksana di dunia maka akan ditagih di akhirat nanti,” pesannya.
Partai pengusung lanjut Aep, untuk senantiasa berhati-hati dalam menentukan sikapnya, jangan melihat maharnya tapi lihat visi misinya seperti apa komitmennya untuk membangun garut sehingga bisa menjadi kota IDAMAN (Indah, Damai, Aman, Manusiawi, Agamis & Nyaman) bagi masyarakatnya.
Aep mengharapkan agar pemimpin Garut kedepan memiliki sifat Saja’ah (pemberani). Artinya Bupati Garut harus berani mengatakan yang haq itu haq dan yang bathil itu bathil, harus berani menolak perselingkuhan anggaran antara Legislatif dan Eksekutif.
Berani menolak proyek-proyek titipan partai pengusung, berani menolak fee dari para pengusaha hitam dan yang lebih penting bupati harus berani menolak gratifikasi pengangkatan para kepala dinas/instansi/lembaga.
” Pengangkatan birokrasi harus melihat Track recordnya dan harus siap untuk melakukan fakta integritas yang isinya kalau tidak mencapai target dan terjadi pelanggaran sumpah jabatan harus legowo untuk mengundurkan diri,” pungkasnya.
(Andian) kridit:fokusjabar
Share this
EmoticonEmoticon